Ditangkap Setelah Kritik Jokowi, Tagar #SaveRuslanButon Menggema di Twitter

Ditangkap Setelah Kritik Jokowi, Tagar #SaveRuslanButon Menggema di Twitter

IndoAktual.com - Di media sosial Twitter, sedang trending tagar #SaveRuslanButon. Tagar ini membicarakan tentang eks kapten TNI bernama Ruslan Buton. Dia ditangkap aparat kepolisian setelah mengkritik dan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur. Seperti apa sih kronologi penangkapannya?

Tagar #SaveRuslanButon menggema di Twitter pada hari ini, Jumat (29/5/2020). Tagar ini masuk dalam Trending Topic Indonesia setelah video penjemputan Ruslan oleh aparat kepolisian viral. Dalam video ini, terlihat Ruslan didatangi sejumlah aparat di rumahnya. Saat digiring ke mobil aparat, Ruslan sempat berteriak “…tidak dirusak Pancasila, tidak dikuasai komunis.”

Dirkrimum Polda Sultra Kombes Aris Alfatar dan Tim Densus 88 Mabes Polri memimpin langsung penangkapan tersebut. Selain itu, dua orang pamen POM Mabes TNI AD bernama Letkol Rus'an dan Letkol Denny  juga ikut mendampingi proses penangkapan ini. Kini, Ruslan harus menjalani pemeriksaan yang diawasi langsung oleh Mabes Polri.

Media lokal menyebut Ruslan dibawa oleh petugas Polda Sulawesi Tenggara ke Polres Buton untuk menjalani pemeriksaan mengenai surat terbuka permintaan pengunduran diri Jokowi. Surat yang sempat viral ini berisi kekecewaan Ruslan terhadap kebijakan pemerintah di tengah pandemi Covid-19.

"Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat," tulis surat Ruslan yang dikeluarkan pada 18 Mei 2020 itu.

Dalam surat itu, Ruslan menyebut dirinya sebagai Panglima Serdadu Eks Trimarta Nusantara. FYI, Trimarta merupakan sebutan untuk angkatan dalam TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. [inibaru]

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kritikan PDIP Kepada Jokowi Cuma Cuci Tangan Agar Tidak Disalahkan Rakyat

Gambar
IndoAktual.com  -  Kritikan yang dilontarkan oleh kader PDI Perjuangan atas naiknya iuran BPJS Kesehatan dapat ditafsirkan sebagai upaya "cuci tangan" PDIP selaku partai penguasa agar tidak ikut disalahkan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (16/5). "Momentum agar PDIP tak ikut-ikutan disalahkan oleh rakyat," kata Ujang Komarudin. Menurutnya, kritikan sekeras apapun kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, jika dilakukan atas nama individu-individu diyakini tidak akan berpengaruh. Apalagi, Jokowi notabene adalah kader partai sendiri. "Kritikan tersebut tak membuat Jokowi mencabut Perpres-nya tersebut," tuturnya. Lebih lanjut, pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menilai, dalam kasus naiknya iuran BPJS ini menunjukkan seorang kepala negara mengangkangi putusan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat binding (m
Baca selengkapnya

Pak Prabowo, Apakah Kenaikan Iuran BPJS Sesuai KESAKSIAN Anda bahwa Jokowi Berjuang demi Kepentingan Rakyat???

Gambar
Indoaktual.com  -  Di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi corona yang belum berakhir, kesusahan dan beban rakyat ditambahi dengan kenaikan iuran BPJS. Dilansir detikcom (13/5/2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres itu, Jokowi menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan setelah oleh Mahkamah Agung (MA) kenaikan BPJS Kesehatan sempat dibatalkan. Naiknya gak tanggung-tanggung untuk kelas 1 dan kelas 2. Kelas satu yang awalnya 80 ribu jadi 150 ribu. Kelas dua dari 51 ribu jadi 100 ribu. Cuma kenaikan iuran kelas tiga yang masih ditangguhkan sampai awal tahun depan (dari 25.500 jadi 35.000). Sontak kenaikan iuran BPJS ini mendapat kritik luas dari rakyat. Terlebih di saat pandemi corona. Sangat membebani rakyat! Itu kenaikan iuran bukan per Kepala Keluarga, tapi Per Orang. Jadi kalau satu keluarga ada 5 anggota, maka kenaikan itu DIKALIKAN LIMA!! PADAHAL
Baca selengkapnya

PDIP Kritisi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ubedilah Badrun: Cuma Gertak Sambal, Ujungnya Jadi Stempel Pemerintah

Gambar
Indoaktual.com  -  Kritik tajam dari sejumlah kader PDI Perjuangan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakan yang tidak pro rakyat dinilai hanya sebuah panggung politik semata. Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, usai mendengar kritikan yang disampaikan anak buah Megawati Soekarnoputri, Ribka Tjiptaning, terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mendadak dilakukan Presiden Jokowi. Ubedilah mengaku belum percaya atas sikap PDIP dalam menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh petugas partainya sendiri. "Dalam konteks sikap itu saya belum percaya dengan sikap PDIP. Kalau partai penguasa itu cenderung ditempatkan sebagai gertak sambal saja. Ujung-ujungnya ya jadi stempel pemerintah," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/5). Ubedilah pun membeberkan bukti bahwa sikap kritik dari PDIP hanyalah gertak sambal atau hanya dijadikan panggung politik. "Apa bukt
Baca selengkapnya