GEGER! Dirut Baru TVRI, Eks Kontributor Playboy, Warganet 'Bongkar' Jejak Twit-Twit Lamanya



IndoAktual.com - Iman Brotoseno resmi dilantik sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI untuk periode 2020-2023. Iman merupakan Direktur Utama penggantian antar waktu setelah sebelumnya Dewan Pengawas memecat Helmy Yahya sebagai bos nomor 1 televisi publik itu.

“Ketua Dewas LPP TVRI Arief Hidayat Thamrin, hari ini 27 Mei 2020 melantik Iman Brotoseno sebagai Dirut LPP TVRI (PAW) periode tahun 2020-2022 di lantai 3 gedung GPO LPP TVRI,” demikian postingan akun resmi twitter @TVRINasional, Rabu (27/5/2020).

Profil Iman Brotoseno

Profil Iman Brotoseno bisa dilihat di laman Linkedinnya. Ia menyebut dirinya banyak menangani komunikasi publik sejumlah partai politik.

Dalam laman about Linkedin, Iman menyebutkan klien yang sudah ditangani oleh perusahaannya yakni PDIP semenjak 2014. Ia juga menangani komunikasi politik Partai Golkar. Lainnya sejumlah tokoh publik adalah kliennya. Sedangkan lembaga pemerintahan yang menjadi kliennya salah satunya adalah Kementerian Perindustrian.



Yang mengejutkan adalah disitu tertulis juga, Iman menyebutkan dirinya kontributor untuk majalah Playboy Indonesia.

"Eks Kontributor Playboy. Jadi Dirut TV Negara. Wassalam TVRI!" ujar MUSTOFA NAHRAWARDAYA @TofaTofa_id.

Warganet Bongkar Jejak Twit

Di sosial media, warganet tidak asing dengan Iman Brotoseno yang selama ini oleh netizen dijuluki sebagai buzzer pendukung pemerintah.

Tidak hanya itu, warganet juga membongkar jejak-jekak twit lama Brotoseno.

Berikut diantaranya:





[konten islam]

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kritikan PDIP Kepada Jokowi Cuma Cuci Tangan Agar Tidak Disalahkan Rakyat

Gambar
IndoAktual.com  -  Kritikan yang dilontarkan oleh kader PDI Perjuangan atas naiknya iuran BPJS Kesehatan dapat ditafsirkan sebagai upaya "cuci tangan" PDIP selaku partai penguasa agar tidak ikut disalahkan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (16/5). "Momentum agar PDIP tak ikut-ikutan disalahkan oleh rakyat," kata Ujang Komarudin. Menurutnya, kritikan sekeras apapun kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, jika dilakukan atas nama individu-individu diyakini tidak akan berpengaruh. Apalagi, Jokowi notabene adalah kader partai sendiri. "Kritikan tersebut tak membuat Jokowi mencabut Perpres-nya tersebut," tuturnya. Lebih lanjut, pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menilai, dalam kasus naiknya iuran BPJS ini menunjukkan seorang kepala negara mengangkangi putusan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat binding (m
Baca selengkapnya

Pak Prabowo, Apakah Kenaikan Iuran BPJS Sesuai KESAKSIAN Anda bahwa Jokowi Berjuang demi Kepentingan Rakyat???

Gambar
Indoaktual.com  -  Di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi corona yang belum berakhir, kesusahan dan beban rakyat ditambahi dengan kenaikan iuran BPJS. Dilansir detikcom (13/5/2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres itu, Jokowi menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan setelah oleh Mahkamah Agung (MA) kenaikan BPJS Kesehatan sempat dibatalkan. Naiknya gak tanggung-tanggung untuk kelas 1 dan kelas 2. Kelas satu yang awalnya 80 ribu jadi 150 ribu. Kelas dua dari 51 ribu jadi 100 ribu. Cuma kenaikan iuran kelas tiga yang masih ditangguhkan sampai awal tahun depan (dari 25.500 jadi 35.000). Sontak kenaikan iuran BPJS ini mendapat kritik luas dari rakyat. Terlebih di saat pandemi corona. Sangat membebani rakyat! Itu kenaikan iuran bukan per Kepala Keluarga, tapi Per Orang. Jadi kalau satu keluarga ada 5 anggota, maka kenaikan itu DIKALIKAN LIMA!! PADAHAL
Baca selengkapnya

PDIP Kritisi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ubedilah Badrun: Cuma Gertak Sambal, Ujungnya Jadi Stempel Pemerintah

Gambar
Indoaktual.com  -  Kritik tajam dari sejumlah kader PDI Perjuangan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakan yang tidak pro rakyat dinilai hanya sebuah panggung politik semata. Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, usai mendengar kritikan yang disampaikan anak buah Megawati Soekarnoputri, Ribka Tjiptaning, terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mendadak dilakukan Presiden Jokowi. Ubedilah mengaku belum percaya atas sikap PDIP dalam menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh petugas partainya sendiri. "Dalam konteks sikap itu saya belum percaya dengan sikap PDIP. Kalau partai penguasa itu cenderung ditempatkan sebagai gertak sambal saja. Ujung-ujungnya ya jadi stempel pemerintah," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/5). Ubedilah pun membeberkan bukti bahwa sikap kritik dari PDIP hanyalah gertak sambal atau hanya dijadikan panggung politik. "Apa bukt
Baca selengkapnya